Bekasi, Deltanews.co.id – Ketua Komisi III Kabupaten Bekasi meminta kepada mitra kerja komisi III yang berkaitan dengan infrastruktur agar perencanaan pembangunannya dapat lebih baik lagi.
“Yang agak memprihatinkan mengenai bangunan ya, untuk mendirikan sebuah bangunan pasti tidak luput dari perencanaan, mau pakai bahan apa, komposisinya bagaimana, itu semua kan dapat diperhitungkan secara detail, ada konsultannya juga, bagaimana gedung itu dapat dibagun dengan baik dan sesuai, bagaimana bangunan itu bertahan lama,” kata Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, H. Kardin di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Senin, (18/3/2019).
Sebagai contoh bahwa komisi III beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan ke salah satu gedung baru Puskesmas Cikarang Utara. Disitu terlihat bahwa pembangunan gedung belum selesai atau belum mencapai 100 persen akan tetapi gedung tersebut sudah diserahterimakan ke Dinas terkait yang seharusnya penyerahan gedung harus sudah 100 persen atau finishing (selesai). Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat pembangunannya menggunakan dana yang sangat besar.
“Saya berharap setiap pembangunan baaik gedung maupun jalan pengerjaannya sesuai dengan RAB sehingga tidak menyisakan sejumlah masalah,” ucap Politisi Golkar tersebut.
Menurut Sumber Daya Manusia yang mumpuni sangat dibutuhkan dalam bidang perencanaan pembangunan sehingga hasil pembangunan benar-benar dapat memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan kelayakannnya.
“Tentunya mereka sudah paham akan kinerja yang harus dilakukan, infrastruktur kan dampaknya sangat besar ya untuk pertumbuhan ekonomi. Bagaimana mereka berkomitmen sesuai dengan perjanjian antara pihak Dinas dengan penyedia, ” ucapnya.
Selain itu juga, pembangunan infrastruktur transportasi juga menjadi salah satu cara untuk mewujudkan konektivitas. Oleh karena itu, pemerintah melalui dinas terkait membangun infrastruktur transportasi di berbagai daerah.
Pembangunan infrastruktur memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Namun, pembiayaan pembangunan infrastruktur ini memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur ini selalu meningkat, sedangkan sumber dana dari pemerintah jumlahnya semakin terbatas. Dengan kondisi seperti inilah diperlukan perancangan format pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi.
Pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama pemerintah untuk pemerataan ekonomi kerap menghadapi sejumlah permasalahan, mulai dari ketersediaan dana, efisiensi pekerjaan, hingga faktor alam berpotensi menjadi penghambat pekerjaan infrastruktur.
Pihaknya juga meminta dengan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh pemerintah jangan membuatnya berlarut larut, pasalnya segala peraturan untuk menjalankan roda pemerintahan atau kegiatan pembangunan yang ada pada Dinas tidaklah berubah sama sekali.
“Saya yakin sekali mereka semua sudah paham, mereka bukan pegawai baru, harus seperti apa mereka sudah paham,” pungkasnya.
adv