Jakarta, Deltanews.co.id – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) melakukan aksi demo damai, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, pada Senin (11/3).
Aksi demo tersebut untuk mendukung KPK, agar menjerat Pansus RDTR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi. Pasalnya, KPK beberapa waktu lalu sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, terkait proses perijinan Meikarta, Lippo Group, yang sempat terjaring OTT.
Tim Advokasi DPP LAMI, Ajiz Siswanto mengatakan, hingga saat ini masih banyak Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bekasi yang terjerat kasus suap perizinan Meikarta yang masih bebas berkeliaran.
“Kami meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menutup mata terkait kasus suap perizinan Meikarta,” ujar Ajis.
Ajiz menilai, saat ini masih ada beberapa Anggota Pansus RDTR DPRD Kabupaten Bekasi yang masih bebas dan belum di tetapkan sebagai tersangka. Apalagi, ada dugaan menggunakan uang suap untuk Studi Bunding ke Luar Negeri.
Untuk itu, LAMI meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Pasalnya, banyak dugaan pekerjaan pada dinas tersebut kurang sesuai dengan perencanaan.
“KPK juga sudah harus masuk melakukan tindakan, untuk mengusut pekerjaan yang merugikan uang APBD Kabupaten Bekasi. Dari pekerjaan jembatan Bagedor hingga jalan Jembatan Cipamingkis yang ambrol lagi,” tegas Ajiz.
Ajiz menduga Dinas PUPR melakukan permainan di proyek jembatan dan jalan dengan pihak kontraktor. Lantaran, banyak yang kurang sesuai dari anggaran yang sudah dikucurkan. “Intinya kami mendukung KPK untuk membersihkan pejabat yang terindikasi korup,” pungkasnya. (red)