Bekasi deltanews.co.id
Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia ( LAMI ), mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) segera memeriksa Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja terkait anggaran Covid 19 di wilayah ini .
Sebab ,disinyalir penggunaan Covid 19 di Kabupaten Bekasi tidak transparan dan terkesan di tutup – tutupi , seperti enggan untuk membuka kepada publik tandas Jhonly Nahampun selaku Ketua Umum DPP Lami kepada awak media pada Senin ( 5/4/2921 ) di Cikarang .
Menurut Jhonly ,dalam anggaran Covid 19 di wilayah ini disinyalir juga ada dugaan oknum di DPRD Kabupaten Bekasi yang ikut bermain .
Yang semestinya ,tugas DPRD itu adalah pengawasan pelaksanaan Perda dan APBD ,tentunya turut serta untuk mengawasi penggunaan anggara Covid 19 itu , nyatanya hingga kini Laporan Pertanggung jawabannya belum ada ujar Jhonly .
Dikatakannya , sementara itu juga untuk Dinsos salah satu liding penggunaan anggaran Covid 19 , juga LAMI meminta agar Dinsos mempublikasikan hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Covid 19 tersebut .
Ditempat terpisah dokter Alamsyah ,selaku Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 di Kabupaten Bekasi mengatakan , mekanisme anggaran Pemda termasuk anggaran Covid 19 sesuai peraturan yang ada .
Kriteria transparan yang dimaksud teman – teman saya tidak paham , sebab anggaran Covid 19 bisa di akses di BPKAD tandasnya .
Penulis : Amri Siregar