Bekasi, Deltanews.co.id – Dalam rangka membangun harmonisasi dan sinergitas dari seluruh stakeholder dalam rangka menyongsong kesiapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dan kepala desa serentak tahun 2018, Pemkab Bekasi menggelar Rapat Kordinasi  (rakor) dengan para stakeholder di Hotel Sahid Lippo Cikarang.

“Pelaksanaan rakor ini difokuskan untuk membahas dan memantapkan persiapan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan secara maksimal kepada KPU dan Panwaslu dalam rangka mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, H.Uju dalam pembukaan acara, (27/2)

Menurutnya, walaupun secara teknis pelaksanaan penyelenggaraan yang bertanggung jawab secara formal adalah KPU dan Panwaslu Kabupaten Bekasi dan jajarannya.

Akan tetapi, pemerintah daerah dan masyarakat tetap berkewajiban dan mempunyai porsi yang signifikan untuk mendukung penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya harapkan semua unsur untuk menciptakan dan mewujudkan pemilihan gubernur dan kepala desa serentak tahun 2018 dapat berjalan lancar, aman, tentram, dan damai, sehingga suasana tetap kondusif dan untuk PNS, netralitas harus di jaga, ” ucapnya.

Sementara itu, ketua KPU Kabupaten Bekasi, Idham holik mengatakan berkaitan dengan kampanye, selama proses penyelenggara kampanye  tidak ada praktik politik uang, karena berkaitan dengan hal tersebut praktik politik pemilihan kepala desa sangat berkontribusi/berkolerasi positif terhadap perilaku pemilih pada pemilu 2019.

“Mudah-mudahan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di 154 desa ini dapat berjalan lancar tanpa adanya politik uang, karena hal ini semakin minimnya praktek politik uang itu menjadi indikator semakin matangnya demokrasi indonesia khusunya di kabupaten bekasi,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik, Ahmad Kosasih menyampaikan  pada pilkades yang ada titik-titik kerawanan yang harus d sikapi seperti adanya pencalonan yang lebih dari 5 calon sehingga dibutuhkan tahapan seleksi yang nanti jika ada yang tidak lolos atau pada saat pengguguran calon yang tidak memenuhi syarat (TSM) melalui tim independen kabupaten itu yang rawan.

Karena tadi dirinya mendengar pencalonan ada yang sepuluh,  ada yang tujuh maka dibutuhkan seleksi oleh tim independen kabupaten. “makanya, diadakannya rapat koordinasi ini fungsinya agar dapat mempersatukan semua elemen untuk berkumpul, bersilaturahmi dan memahami satu sama lain sehingga dapat terjalin kondusifitas di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Untuk keamanannya, pihak pemerintah daerah  telah menggandeng pihak Polri,  TNI untuk mengamankan wilayah pada saat pilkades.

“Pengamanan sudah ada Polri dan TNI. anggarannya pun telah dipersiapkan. Polri sekitar 5 milyar dan untuk TNI 1,8 milyar,” pungkasnya.

Penulis : Lilis

Tinggalkan Balasan