JAKARTA – Surat Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meminta penundaan sidang Basuki T Purnama, tidak bermaksud mencampuri proses hukum yang saat ini dijalani Basuki.

“Permohonan surat tersebut adalah wajar, bukan suatu intervensi, bukan intrik apapun,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, di Jakarta, Jumat (7/4).

Menurutnya, surat tersebut dilayangkan sebagai bentuk tanggung jawab Polda Metro Jaya untuk menjaga suasana keamanan Jakarta tetap kondusif jelang pemungutan suara.

Pasalnya, menurut dia, suasana jelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua semakin memanas. “Penyebaran selebaran-selebaran yang negatif muncul secara masif. Ini tidak kondusif, sehingga harus dikendalikan,” ujarnya.

Martinus pun menegaskan, surat permohonan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya tersebut hanya berisi saran dari Kepolisian sebagai bahan pertimbangan untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda pelaksanaan sidang.

“Surat itu sifatnya hanya saran dan pendapat sebagai bahan pertimbangan serta penyampaian informasi. Jadi bukan merupakan keputusan,” katanya.

Surat tersebut, kata dia, memiliki landasan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 huruf e. Sementara soal keputusan penundaan sidang tetap ada ditangan majelis hakim.

Sebelumnya, beredar surat yang ditandatangani Kapolda Metro Jaya meminta PN Jakarta Utara untuk menunda sidang lanjutan kasus penodaan agama terdakwa Ahok tertanggal 4 April 2017.

Selain itu, pihak Polda Metro Jaya menginformasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait proses penyelidikan terhadap laporan polisi yang menyeret nama pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk ditunda hingga pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua selesai dilaksanakan. (SS)

Tinggalkan Balasan