BEKASI – Puluhan pedagang Pasar Cikarang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru (FKP2B) Cikarang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait Revitalisasi sistim BOT.

“Kami menolak Revitalisasi Pasar Baru Cikarang dengan sistim Building Operate Transfer (BOT) karena sistim BOT menggunakan pihak swasta yang pada akhirnya akan merugikan pedagang, karena harga kios semakin mahal,” kata Koordinator Lapangan FKP2B Yuli, Sri Mulyati di depan Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (27/3).

Menurutnya, rencana Revitalisasi Pasar Baru Cikarang sampai saat ini belum menemukan titik terang, karena rencana Revitalisasi akan dilakukan oleh pihak swasta dengan sistim BOT penyebab utamanya terkendalanya proses tersebut.

“Sementara menggunakan sistim BOT tidak layak diterapkan dalam Revitalisasi Pasar Baru Cikarang tersebut karena akan membebani para pedagang dengan harga kios yang tidak dapat dijangkau karena pihak swasta akan mencari keuntungan sebesar-besarnya,” ujarnya.

Dikatakannya, melihat hal tersebut diatas pihaknya FKP2B menuntut agar Revitalisasi Pasar Baru Cikarang tanpa sistim BOT, melainkan menggunakan APBD Kabupaten Bekasi agar harga kios dapat terjangkau para pedagang.

“Apabila Pemerintahan Daerah maupun DPRD Kabupaten Bekasi tidak menanggapi aspirasi para pedagang Pasar Baru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru Cikarang, maka kami akan menurunkan massa yang lebih besar lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra, H. Danto mengatakan, siap memperjuangkan aspirasi para pedagang Pasar Baru Cikarang agar Revitalisasi Pasar Baru Cikarang itu melalui APBD Kabupaten Bekasi.

“Saya siap memperjuangkan aspirasi teman-teman FKP2B agar harga kios dapat dijangkau pedagang,” kata Danto. (AMR)

Tinggalkan Balasan